SetaraInfo – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Raas, disingkat FPR pada Rabu (04/03/2026), kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PT PLN (Persero) UP3 Madura, Kabupaten Pamekasan.
Diketahui, aksi tersebut merupakan buntut dari kekecewaan warga Kepulauan Raas, Kabupaten Sumenep, atas buruknya pelayanan kelistrikan yang sering padam tanpa kejelasan.
Korlap Aksi, Kurdiansyah, menyatakan bahwa absennya Pimpinan UP3 Madura untuk menyambut peserta aksi, sangat disayangkan. Padahal, FPR telah melayangkan surat pemberitahuan secara resmi jauh-jauh hari.
“Kami sangat kecewa. Sejak 26 Februari lalu, kami sudah mengantarkan surat pemberitahuan aksi. Namun hari ini, Manajer UP3 Madura, Fahmi Fahresi, dan Manajer ULP Kangean, Khairul Ismail, tidak memenuhi pemberitahuan tersebut,” ujarnya, di sela-sela aksi.
Ia juga menegaskan, kedatangan FPR adalah untuk menagih janji yang disepakati pada, Senin 17 november 2025, saat gelar audiensi. Namun hingga kini, beberapa poin tuntutan belum juga terealisasi.
Oleh karenanya, FPR menduga ada pembohongan publik terkait komitmen perbaikan listrik di wilayah kepulauan, khususnya Kecamatan Raas. Hal ini menambah catatan panjang kisah klasik penderitaan masyarakat setempat.
Sementara itu perwakilan UP3 Madura, Anton, mengklaim bahwa telah menanggapi tuntutan sebelumnya. Ia pun memberikan klarifikasi terkait absennya jajaran manajerial yang anggapan sengaja menghindari massa aksi.
“Manajer tidak hadir bukan tanpa alasan, tetapi karena sedang menjalankan perjalanan dinas,” terangnya di hadapan massa FPR.
Ditegaskan Anton, bahwa UP3 Madura telah menerima poin-poin tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dan masyarakat. Sebagai langkah prosedural, pihaknya menerbitkan surat tanda terima resmi atas tuntutan tersebut.
“Tuntutan rekan-rekan mahasiswa akan kami buatkan surat tanda terima. Hal ini akan menjadi bahan kajian mendalam di internal sebelum nantinya Manajer UP3 Madura dan ULP Kangean menandatangani pakta integritas yang diminta,” tegas Anton.
Saat ini, kondisi kelistrikan di Kepulauan Raas tengah menjadi sorotan tajam. Pemadaman yang sering terjadi dinilai telah menghambat sektor ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan, terlebih pada momentum bulan suci Ramadan.
Pihak FPR pun mengancam akan membawa gelombang massa yang lebih besar, jika pakta integritas tidak segera ditandatangani dan tidak ada perubahan nyata di lapangan.
Sebab, bagi warga Kepulauan Raas, listrik bukan sekadar fasilitas, melainkan hak warga negara yang harus dipenuhi secara adil tanpa diskriminasi wilayah.
Penulis : Habi JR
Editor : Mashudi S
Sumber Berita: SetaraInfo
