Komisaris Rangkap Plt Dirut PT Sumekar, Publik Soroti Potensi Konflik Kepentingan

- Editorial Team

Kamis, 2 April 2026 - 09:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemimpin Redaksi Timekota, Sudarsono, sekaligus koordinator tim intermedia group. ©setara.info/istimewa

Pemimpin Redaksi Timekota, Sudarsono, sekaligus koordinator tim intermedia group. ©setara.info/istimewa

SetaraInfo – Penunjukan salah satu pejabat Komisaris PT Sumekar (Perseroda) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut), oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, memicu tanda tanya besar publik di Kota Keris, sebutan lain Kabupaten Sumenep, Madura.

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menabrak prinsip tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memisahkan secara tegas fungsi pengawasan dan operasional perusahaan.

Tim Redaksi SetaraInfo memperoleh informasi bahwa pejabat Komisaris PT Sumekar, saat ini merangkap sebagai Plt Dirut, dimana posisi yang secara struktural memiliki fungsi berbeda.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sebagaimana diketahui, PT Sumekar adalah BUMD Pemerintah Daerah Sumenep. Dalam tata kelola perusahaan daerah, Komisaris bertugas melakukan pengawasan, sedangkan Dirut menjalankan operasional perusahaan.

Adapun pemisahan tugas dan fungsi tersebut merupakan prinsip dasar yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca Juga:  Peringatan Harkitnas 2026, Wabup Sumenep: Fokus Utama Pendidikan dan Kemajuan Desa

“Jika seorang komisaris merangkap jabatan direksi, maka muncul potensi conflict of interest, karena pihak yang seharusnya melakukan pengawasan justru menjadi pelaksana operasional,” mengutip statemen Pemred Timeskota, Sudarsono, saat kajian bersama tim pada, Rabu (01/04).

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, kata Sudarsono, tim intermedia group telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Bupati Sumenep, terkait dasar hukum penunjukan Komisaris PT Sumekar rangkap Plt Dirut.

“Kami juga sudah meminta penjelasan kepada Bupati Sumenep, apakah kebijakan itu telah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Selain persoalan rangkap jabatan, pihaknya juga menyoroti status kepemilikan Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bhakti Sumekar (DBS III) yang selama ini dioperasikan oleh PT Sumekar.

Berdasarkan informasi yang berkembang, kapal tersebut diduga bukan merupakan aset PT Sumekar, melainkan aset milik Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Sumenep.

Baca Juga:  Jaga Kebersihan dan Estetika, Pasukan Kuning PUTR Sumenep Rutin Rapikan Ruas Jalan

“Kapal DBS III juga disebut-sebut hanya diberikan kepada PT Sumekar melalui skema pinjam pakai,” kata Endar, kerap disapa.

Jika informasi ini benar, maka pemanfaatan aset daerah tersebut harus mengikuti ketentuan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta perubahannya.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pemanfaatan aset daerah hanya dapat dilakukan melalui mekanisme resmi seperti sewa, kerja sama pemanfaatan, atau pinjam pakai, dan lain sebagainya.

“Seluruh mekanisme tersebut harus disertai perjanjian resmi serta pencatatan administrasi aset daerah,” tegasnya.

Penggunaan aset milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kegiatan usaha juga memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, OPD pada prinsipnya merupakan organ pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan publik, bukan entitas bisnis.

Jika benar suatu OPD memiliki aset yang digunakan untuk kegiatan usaha oleh BUMD, maka diperlukan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian daerah.

Baca Juga:  Jelang Tutup Tahun, Disdik Sumenep Ingatkan Kepsek SD Segera Rampungkan SPJ BOS 2026

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, kondisi seperti ini juga berpotensi memunculkan maladministrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

“Maladministrasi dapat berupa penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, maupun penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan,” jelasnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap penjelasan resmi dapat diberikan oleh Bupati Sumenep, agar publik Kota Keris memperoleh informasi yang utuh terkait kebijakan pengelolaan BUMD tersebut.

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, pers berkewajiban memastikan pengelolaan BUMD berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

“Kami akan terus menelusuri perkembangan persoalan ini,” tegas Sudarsono, saat menutup kajian.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Sumenep masih belum memberikan tanggapan atas konfirmasi resmi yang diajukan tim intermedia group. (*)

Facebook Comments Box

Penulis : Habi JR

Editor : Hakim Amrullah

Sumber Berita: okedaily.com

Follow WhatsApp Channel setara.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Klarifikasi Pihak Terkait soal Beredarnya Video Makanan MBG di SPPG Cijengkol
Pilkades Subang: Endang Setiawan Dukung eVoting, UMKM Jadi Fokus Pembangunan Desa
Kepala Desa Sagalaherang Kaler Ilis Mardiana Turun Langsung Salurkan Bantuan ke Korban Puting Beliung
Panwas Pilkades Cipancar Akan Tindak Lanjuti Aduan Dugaan Keterlibatan Oknum Kadus dalam Pemasangan Baliho Salah Satu Calon Kades
Aktivis Soroti Mobil Bertuliskan Polsek Lenteng, Diduga Terobos Antrean Saat Isi Solar di SPBU Ganding
Iding Kecewa, Oknum Kepala Dusun Diduga Terlibat Pemasangan Baliho Salah Satu Calon Kades Cipancar
Stimulan Tahun 2019-2023 Rp240 Juta Desa Cikawung Subang Dipertanyakan Sejumlah RT Mengaku Tak Menerima
Polresta Sumenep Ungkap Kasus Pencabulan, LBH Wiraraja Apresiasi Kinerja Polresta Sumenep

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 16:41 WIB

Pilkades Subang: Endang Setiawan Dukung eVoting, UMKM Jadi Fokus Pembangunan Desa

Selasa, 3 November 2026 - 17:14 WIB

Kepala Desa Sagalaherang Kaler Ilis Mardiana Turun Langsung Salurkan Bantuan ke Korban Puting Beliung

Senin, 2 November 2026 - 18:04 WIB

Panwas Pilkades Cipancar Akan Tindak Lanjuti Aduan Dugaan Keterlibatan Oknum Kadus dalam Pemasangan Baliho Salah Satu Calon Kades

Minggu, 1 November 2026 - 15:16 WIB

Aktivis Soroti Mobil Bertuliskan Polsek Lenteng, Diduga Terobos Antrean Saat Isi Solar di SPBU Ganding

Jumat, 30 Oktober 2026 - 18:43 WIB

Iding Kecewa, Oknum Kepala Dusun Diduga Terlibat Pemasangan Baliho Salah Satu Calon Kades Cipancar

Berita Terbaru